Sekali Lagi Tentang DPD RI

Inilahdepok.id – Diskursus tentang keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali dominan dalam ruang publik dengan satu pertanyaan mendasar yaitu DPD diperkuat kewenangan yang dimilikinya atau dihapus sama sekali?

Hal tersebut menjadi menarik ketika melihat pada saat dilakukannya perubahan UUD 1945 di mana dalam kontek kesepakatan dasar disebutkan perubahan dimaksudkan untuk meneguhkan sistem pemerintahan presidensial. Maka langkah yang ditempuh adalah memberdayakan keberadaan lembaga perwakilan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan jalan merubah sistem dan kelembagaan.

Bacaan Lainnya

DR Abdy Yuhana SH MH

Di dalam negara yang menganut sistem presidensial lazimnya kedaulatan rakyat diwujudkan melalui lembaga perwakilan dengan sistem dua kamar yaitu perwakilan politik dan perwakilan daerah sehingga kemudian dalam konteks sistem perwakilan di Indonesia terdapat dua lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD.

Pentingnya DPD dalam konteks ke-Indonesiaan tentunya didasarkan pada argumentasi, yaitu pertama, agar ada keterkaitan yang kuat daerah dalam menjaga NKRI. Hal demikian karena baik secara historis, politik dan pertanggumngjawaban perwakilan daerah merasa memiliki dan bertanggung jawab kepada negara dan bangsanya yang begitu majemuk dan heterogen.

Kedua, sebagai bentuk untuk menciptakan sistem politik yang demokratis sehingga terwujud mekanisme checks and balances. Pasalnya, mekanisme ini dianut oleh negara yang demokratis dalam menghindari diri dari kesewenang-wenangan salah satu lembaga perwakilan.

Ketiga adalah dalam konteks legislasi untuk menghindari adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan sehingga undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatur menjadi lebih baik dan sempurna.

Berdasarkan fakta realitas tersebut  melihat kebutuhan akan persatuan nasional maka dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, keberadaan DPD digagas guna meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik peyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integritas bangsa yang kokoh dalam bingkai NKRI.

Dengan terbentuknya DPD maka aspirasi-aspirasi daerah diharapkan dapat terakomodasi, artinya kepentingan daerah mendapat perhatian.

Tinggal sejauh mana DPD dapat berperan mewakili daerah dalam pengambilan keputusan di pusat, tentunya  sangat tergantung pada moralitas (komitmen)  dan kualitas anggota DPD itu sendiri untuk benar-benar mengerti masalah-masalah yang ada di daerah.

Di samping itu, sejauh mana sistem  ketatanegaraan  atau konstitusi menggariskan  tugas dan wewenang DPD dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional khususnya keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan daerah.

Hal lain yang penting dalam diskursus tentang DPD adalah dihubungkanya lembaga perwakilan dengan bentuk negara, seolah-olah adanya keharusan jika lembaga perwakilannya bikameral maka bentuk negaranya otomatis federal. Alasan tersebut tidak berdasar jika melihat negara-negara demokrasi lainya.

Seperti di Prancis, Jepang, Inggris negara tersebut adalah negara yang menganut bentuk negaranya kesatuan akan tetapi sistem perwakilannya ada dua lembaga perwakilan yaitu represntasi daerah dan representasi politik.

Mencermati hal tersebut maka sesungguhnya bergantung kepada kebutuhan lembaga perwakilan di dalam negaranya masing-masing. Maka dalam konteks Indonesia apabila menepakan dua lembaga perwakilan politik yaitu DPR dan DPD bukan berarti harus mengubah bentuk negaranya menjadi federal.

Sehingga dengan melihat letak geografis , geo politik dan kebutuhan akan keutuhan NKRI menjadi penting kewenangan DPD RI untuk dimaksimalkan tanpa mengubah bentuk negara tetap pada bentuk Negara Kesatuan.

Oleh               : Abdy Yuhana
Penulis adalah : Dosen Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung
Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *