- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Banyak Cut Off, Pembangunan Kota Depok Harus di Evaluasi

  • Bagikan
Banyak Cut Off, Pembangunan Kota Depok Harus di Evaluasi

Inilahdepok.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan dilakukan panitia melalui pihak ketiga, perlu adanya evaluasi.

Sebab menurut dia, banyak pekerjaan yang berhenti alias cut off  yang disebabkan tidak sesuai dengan peraturan dan regulasi.

Dalam hal ini, Badan Layanan Pemerintah terhadap Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selaku kepanjangan pemerintah. harus mengedepankan kualitas pembangunanya.

“Kami sudah melakukan rapat evaluasi terkait itu, pembangunan yang diingikan pemerintah harus berkualitas,” tutur Edi, Rabu (11/01/2017).

Baca Juga :   Bawa kabur uang calon pengantin, boss wo digelandang ke polisi

Untuk itu, tembah dia, bila berbicara kualitas pembangunan di Kota Depok harus mengacu pada regulasi, evaluasi, aturan pada Ketentuan Presiden (Kepres) nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Jadi dalam pengadaan pekerjaan terhadap pihak ketiga dengan penawaran terendah harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Semua perencanaan pembangunan, kata Edi, sudah berdasarkan kajian yang dikeluarkan melalui surat Walikota. Dimana, harga bahan bangunan disesuai dengan surat tersebut seperti harga batu bata, semen, dan pasir.

Baca Juga :  ZA, Terduga Teroris Ditembak Mati Pernah Jadi Mahasiswi Gunadarma Depok

“Untuk kebutuhan harus mengacu ke sana, maka keluar lah Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Oleh karena itu, pembangunan harus melihat kualitas bukan penawaran harga terendah dan administrasi yang lengkap. Ini kan membuat pusing para pengawas di lapangan dan berdampak pada cut off pekerjaan pembangunan infrastruktur,” terang dia.

Terjadinya pembangunan yang cut off, lanjut Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, juga berdampak pada masyarakat sebagai penguna bangunan infrastruktur.

Baca Juga :  Spanduk Partai Gelora di Depok Banyak Dirusak, Ada Apa?

Contohnya adalah pembangunan sekolah yang harusnya selesai akhir tahun, namun belum juga rampung.

“Ini jadi menyusahkan masyarakat dalam pelayanan publik,” tegas Edi.

Oleh karena itu, pelaksana lelang harus menguasi teknis dan administrasi. Bila hanya memahami administrasi akan kacau pembangunan di Kota Depok.

“Selama ini banyak yang dicut off, seharusnya jangan diberhentikan dan pembangunan secara kebutuhan sudah ada perencaanaan setiap penawaranya,” pungkas dia.(vip**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *