inilahdepok.id – Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) akan membuat peraturan terkait pengadaan seragam dan buku di sekolah.
Untuk menghilangkan praktik pemungutan liar (pungli) yang sering terjadi di sekolah. Hal ini disambut baik oleh anggota legislatif Kota Depok.
Seperti yang dituturkan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Depok, Pradana menyambut baik langkah Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini. Sebab, memang seharusnya pemerintah yang menjamin kebutuhan dasar pendidikan.
Namun kata dia, dalam hal ini adanya pengawasan kepada penegak hukum. Bahkan, kata Pradana jangan sampai adanya sistem monopoli dan dijadikan sebagai ajang pengalihan ‘pungli’.
“Yang biasanya katanya dari bawah jadi ke pihak yang di atas. Saya berharap harus ada cataloge dalam proses pengadaan buku-buku dan seragam sehingga transparansi nampak. Tapi juga jangan ada pengurangan kualitas buku dan makna materi yang didlm,” tutur Pradana kepada inilahdepok.id.(2/11)
Selain itu bila rencan ini dijalankan oleh Gubenur Jabar, maka legislatif Depok akan mengawasi dari segi regulasi.
Lalu Pemkot Depok harus dilibatkan, khusunya di bidang pendidikan dan hukum agar disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.
“Sebelumnya kami minta Pemprov untuk buat kajian yang mendalam mengenai buku tersebut. Apakah sudah pas di masyarakat atau belum ? Karena pengalaman di Depok kan tidak baik, apalagi sampai gagal lelang,” bebernya.
Rencana pengaturan pengadaan seragam dan buku untuk mengatasi pungli di dunia pendidikan. Menurutnya, langkah yang baik.
“Apalagi proses pungli ini terjadi lantaran ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini kami Fraksi Demokrat dan anggota komisi D berharap peran aktif masyarakat untuk melapor bila ada pungli di sekolah,” katanya.
Bahkan selama ini pihaknya selalu menerima laporan yang kurang didasari bukti. Selain itu pihaknya sudah memberikan himbauan ke Dinas Pendidikan agar lebih mengontrol sistem penjualan buku ditiap sekolah.
“Dan tdk luput juga dari pengawasan komposisi materi buku yang didalamnya,” katanya.
Secara terpisah Ketua Komisi D DPRD, Lahmudi Abdullah menilai bagus langkah Gubenur membuat rencana pengadaan seragam dan buku di sekolah.
“Menurut saya, selama ini banyak sekolah mengeluarkan kebijakan kepada murid membeli buku dan seragam tanpa sepengetahuan dinas,”
Kedepan dirinya tidak tahu bagaimana mekanismenya rencana yang dibuat Gubenur Jawa Barat. Tapi tidak lepas dari pihak dewan, karena memang itu bagian dari tugas dewan.
“Itu kan berjenjang, ada pelimpahan dari provinsi ke tingkat kota, nanti saja mekanismenya seperti apa, kita lihat,” tutupnya. (ctr/id*)
