Inilahdepok.id – Langkah Pemkot Depok dengan urusan pelayanan administrasi seperti pembuatan akte kelahiran, nampaknya sudah mulai baik. Sebab, pelayanan tersebut kini cukup satu jam sudah bisa jadi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Depok, Rachmin Siahaan mengapresiasi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Depok. Dengan memberikkan pelayanan ke masyarakat yang tidak terlalu berbelit.
Bahkan, dirinya juga telah mengecek ke wilayah Disdukcapil telah mengelar pembuatan akte kelahiran ditiap kelurahan.
“Ini cukup baik dan respek ke masyarakat. Saya apresiasi hal itu, intinya jangan omong doang(Omdo) tapi turun langsung,” tutur Rachmin kepada awak inilahdepok.id
Namun kata dia harus dibarengi dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat sebelum mengadakan pembuatan akte keliling.
Di sisi lainya, Disdukcapil juga harus mengontrol stok blangko e-KTP, yang selama ini. Kata Politikus PDI Perjuangan menjadi permasahan kekurangan blangko di tiap kelurahan.
“Saya sebagai anggota Komisi A mengharapkan Disdukcapil lebih mengontrol operator e-KTP di tiap kelurahan. Tapi kalau satu kelurahan penduduknya banyak, maka harus dilihat kebutuhanya dan dipersiapkan. Bila perlu ditambah sesuai jumlah penduduk,” tuturnya.
Oleh karena itu untuk pelayanan Pemerintah, dirinya bersama anggota Komisi A akan mendorong Disdukcapil terus memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat Depok, khususnya.
Dan saran dia, kegiatan perekaman di Sabtu tiap kelurahan yang sudah dicanakan Pemkot Depok. Diharapkan terus berjalan dengan semestinya.
Tapi harus dibarengi alat dan persediaanya blangko. Dan lanjut dia, pihak Camat dan Lurah ikut menyosalisasikan ke warga segera merekam e-KTP
“Kalau ada program itu harus terus diimplementasikan. Jangan hanya direkam saja, tapi dicetak,” katanya.
Selain itu dirinya juga menekan jangan ada pengutan liar (pungli) dalam praktek pengurusan administrasi tersebut. Hal itu juga sebagai bentuk pelayanan pemerintah ke masyarakat.
“Apa lagi Presiden telah mendukung penuh memberantas pungli,” kata dia.
Ia menambahkan, sesuai intruksi Presiden Joko Widodo soal perizinan harus dimudahkan. Sehingga para investor yang merupakan salah satu upaya pemerintah khususnya Depok memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha.
“Sesuai ucapan Pak Presiden perizinan juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli. Yang larinya menghambat investasi di daerah. Kalau ini terus dibiarkan peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” kata dia.
Untuk itu ia berharap aaar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan.
“Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosalisasikkan hal itu bila tidak didukung oleh pemerintah daerah, maka investasi tidak akan berhasil,” pungkasnya.(ctr/id*)