Kapan Depok Berantas Pungli?

Ilustrasi

Operasi Tangkap Tangan untuk pemberantasan Pungli sedang sangat digalakkan oleh Presiden Jokowi, bahkan Presiden bersama dengan Kapolda Metro dan Kapolri tidak segan untuk ikut serta melihat penggerebekan pungli yang dilakukan di Kementerian Perhubungan sekaligus menyampaikan pesan bahwa pemberantasan pungli adalah hal yang serius. Sanksi yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung yaitu pemecatan. Presiden juga menyatakan bahwa pemberantasan pungli bukan hanya di pemerintah pusat saja namun juga di daerah, maka dari itu dibuatlah Timsus Saber Pungli ( Sapu Bersih Pungutan Liar ) yang dikoordinasi oleh Menkopolhukam. Dimana masyarakat dapat mengadukan melalui online ke website; lapor.go.id ketika melihat / mengetahui / merasakan adanya pungli di Pemerintahan.

Lalu kapan Pemerintah Depok ingin melakukan pemberantasan Pungli? Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang rajin sidak untuk mengawasi dan juga menindak jika ada pungli di pemerintahan terhadap masyarakat. Kota Depok masih rentan terhadap praktek Pungli jika dilihat pada pernyataan Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, 19/10/2016 di Inilahdepok.id yang menyatakan bahwa Pungli salah satunya dilakukan oleh oknum bukan PNS karena Pemerintah Kota Depok kekurangan PNS maka dari itu untuk menyiasati hal tersebut haruslah dengan menambah PNS di Kota Depok.

Solusi yang ditawarkan oleh Walikota Depok menurut saya perlu untuk dikritisi, karena sebenarnya Pungli dapat terjadi karena; Birokrasi yang rumit, memakan waktu dan kurang dimengerti oleh masyarakat menyebabkan masyarakat memilih calo untuk mengurus birokrasi tersebut. Lalu calo-calo yang mengurus birokrasi tersebut meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang dapat dikatakan sebagai pungli yang nantinya diberikan kepada PNS / Pejabat yang terkait. Karena sebenarnya pungli adalah kejahatan yang struktural dimana sudah ada pembagian posisi antara calo dan pejabat terkait, bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh satu orang apalagi seorang yang diluar pemerintahan. Orang yang diluar pemerintahan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, surat dan sebagainya maka dari diperlukan koordinasi dengan pejabat terkait. Misalnya; calo SIM yang memiliki jaringan dengan polantas terkait atau calo Tilang yang memiliki jaringan dengan Pengadilan Negeri. Maka dari itu jika Walikota Depok ingin memberantas diperlukan tindakan yang struktural juga tentu saja dengan menimbang efektifitas dan efisiensi dari tindakan tersebut agar tidak terkesan gegabah dan reaksioner.

Pertama, langkah yang dapat dilakukan oleh Walikota Depok ialah dengan menindak tegas para pejabat dan calo yang melakukan pungli. Sederhana dengan memberikan sanksi pidana atau setidaknya pemecatan, karena selain memberikan efek jera kepada PNS yang lain juga membuat struktur pungli yang sudah ada menjadi hilang atau setidaknya berkurang. Sanksi untuk calo yang bukan PNS tentu saja dengan membuat sanksi pidana sebagai Pembantu Pelaku, karena memang calo telah memenuhi unsur sebagai Pembantu Pelaku. Jika Walikota Depok ingin menambah PNS di Pemerintah Kota Depok tentu saja akan menjadi kurang efisien karena akan menambah beban anggaran untuk membayar gaji, tunjangan dan sebagainya.

Kedua, Walikota Depok perlu membuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama dengan Timsus Saber Pungli yang telah dibentuk. Tujuan koordinasi ini ialah supaya mempermudah dan meringankan beban Pemerintah Kota Depok untuk menindak Pungli, misalnya; Laporan dari masyarakat Depok diadvokasi oleh Walikota Depok agar lebih direspon oleh Tim Saber Pungli yang selanjutnya Tim Saber Pungli tinggal membuat penangkapan terhadap para pelaku Pungli. Tentu saja Walikota Depok menjadi lebih mudah dan ringan jika dibandingkan menindak pungli sendiri.

Ketiga, ketika penangkapan terhadap pejabat atau calo tersebut telah dilakukan maka akan banyak kekosongan jabatan dan kekosongan di beberapa bagian pekerjaan. Maka dari itu Walikota Depok dapat membuat kebijakan untuk merubah bentuk pemerintah dengan mengoptimalkan inovasi teknologi. Jadi, untuk mengurus perizinan, pembuatan dokumen dan sebagainya dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik atau biasa dikenal dengan EGovernment, seperti; Smart City di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, GAMPIL di Pemerintah Kota Bandung, E-WADUL di Pemerintah Kota Surabaya. Tentu saja penggunaan aplikasi yang cukup dengan handphone akan efisien, praktis dan mudah untuk masyarakat Depok. Lalu efektif untuk mencegah adanya pungli karena semua pemasukan dan pengeluaran dapat diawasi oleh Walikota dan Masyarakat yang nantinya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Depok ke Pemerintah Kota Depok. Membuat aplikasi ini akan menjadi sangat mudah di Depok dengan kerjasama Pemerintah dan Universitas yang sudah terkanal dengan ITE seperti Universitas Gunadarma. Lalu untuk maintenance dari aplikasi tersebut dapat mengandalkan swasta maupun PNS Pemerintah Kota Depok yang pastinya hanya membutuhkan sedikit orang.

Terakhir, masalah pungli sudah terkenal dan mengakar di masyarakat Indonesia maka dari itu diperlukan komitmen dari Kepala Daerah untuk memberantas pungli. Maka dari itu masyarakat Depok sangat mengharapkan Walikota Depok untuk segera menindak dan merubah sistem pungli yang sudah ada secara serius dan cepat. Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian bahkan sudah melakukan penggerebekan maka dari itu seharusnya Walikota Idris juga melakukan serupa. Semoga Depok yang Berpengalaman, Profesional dan Amanah benar-benar dapat dipegang oleh Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Idris-Pradi bukan hanya sebagai slogan kampanye.

Oleh     :    Sean Matthew, S.H.
Penulis  Sedang mengikuti Pendidikan Profesi Advokat

 

LEAVE A REPLY