- F054952CEF20F0CD41E9111C0F7F3DC2

Walikota Depok: OTT Marak, Jangan Mau Pilkada Saja!

  • Bagikan
Walikota Minta Kelurahan dan Kecamatan Berbenah

Inilahdepok.id – Semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT ) perihal pungutan liar (pungli) yang ditemukan dibeberapa lembaga yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri, merebak di beberapa daerah, Walikota Depok, Mohammad Idris, turut berkomentar.

Idris menganggap, kalau ada kasus yang harus diungkap memang semestinya dilakukan penyidikan. KPK ataupun kepolisian bisa mengecek langsung dinas serta pejabat terkait di Depok. Dan bila nanti ditemukan OTT di Depok dirinya tak keberatan dan silahkan diproses.

“OTT ini jangan dilakukan hanya saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja,” kata Idris didepan para awak media.

Menurutnya, sehingga bila ada Pilkada masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung. Namun demikian, Ia sangat setuju bila OTT gencar dilakukan di tiap daerah.

“Sepanjang itu sesuai dengan tugas amanat yang diberikan. Ini akan membuat setiap instansi harus berbenah diri, dengan kegiatan yang ditujukan memberantas korupsi di Indonesia,” ujar Idris.

Baca Juga :  Terulang Lagi, PNS Depok Lagi Nyabu Ditangkap

Sementara itu, terpisah, Kapolresta Depok, Kombes Harry Kurniawan mengatakan, instansinya mendukung adanya perihal ini. Karena menurutnya semua sudah ada aturannya.

“Kami dukung apapun yang menjadi kebaikan, dan tentunya kan sudah ada aturannya,” katanya, Senin (17/10/2016).

Ia mengatakan, jika tidak ada persiapan khusus kepada jajarannya untuk menghadapi OTT yang kini marak terjadi ini.

“Tetapi perbaikan di tiap lini selalu kami lakukan. Intinya kami mendukung,” tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar jangan lagi ada yang berani mencoba melakukan pungli di sektor manapun. Presiden menegaskan akan mengusut dan mencari sekecil apapun uang yang dipungli oleh aparat.

Baca Juga :  Pertama, Jokowi Terbang dengan Pesawat Kepresidenan Merah Putih

“Jangan sampai ada pungli lagi. Kalau memang pembuatan sertifikat seperti ini harus bayar ya tidak apa-apa, ya harus bayar. Tapi kalau seharusnya gratis kok dipungut biaya, hati-hati. Di semua bidang. Tidak hanya di pembuatan sertifikat, juga SIM, KTP, perizinan dan semuanya akan saya awasi. Hati-hati,” tegas Presiden.(id**)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *