Kota Kembang yang Kurang Berkembang

Suasana di salah satu bilangan Kota Kembang, Grand Depok City (GDC) Kota Depok

Daerah perumahan Kota Kembang atau GDC ( Grand Depok City ) sudah dikenal oleh banyak masyarakat kota Depok. Terkenal dengan adanya Kantor DPRD, Pemadam Kebakaran, Pengadilan Negeri Depok, Kejaksaan Negeri Depok, DOC ( Depok Otomotif Center ), dan Waterpark. Jalan di GDC juga digunakan untuk anak muda berkumpul kala sore dan malam hari dan bahkan sering diadakan acara musik juga di sekitar waterpark dan cluster aster. Pada hari minggu juga digunakan untuk masyarakat Depok CFD ( Car Free Day ) dan pasar kaget.

Tentu saja banyak masyarakat Depok yang melakukan kegiatan di daerah GDC karena banyaknya kantor pemerintahan dan tempat rekreasi. Selain itu juga GDC juga digunakan sebagai jalan alternatif menuju ke Kabupaten Cibinong maupun Kota Bogor. Maka dari itu GDC dapat dikatakan sebagai daerah yang cukup penting untuk masyarakat Depok.

Namun, dengan banyaknya kepentingan masyarakat Depok di GDC seakan Pemerintah Kota Depok kurang memperhatikan beberapa hal yang sederhana namun dapat mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Depok. Hal mendasar seperti infrastruktur jalanan yang retak dan berlubang juga penerangan yang kurang optimal hanyalah contoh yang sederhana. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya banyak masalah di GDC yang dapat diatasi dengan mudah namun tidak kunjung ada gerakannya.

Masalah lain seperti; Jadi begini, ketika malam weekend banyak anak muda yang nongkrong di GDC terutama di depan ruko dan sekitar Pemadam Kebakaran yang tentu saja membuat sampah lalu ketika minggu paginya dilanjut dengan adanya pasar kaget yang tentu saja juga menimbulkan sampah, lalu barulah petugas sapu jalanan membersihkan. Inilah yang terjadi di sekitaran Pemadam Kebakaran GDC. Sebenarnya pemerintah membuang waktu, tenaga dan uang. Kenapa? Karena seharusnya pemerintah melalui dinas terkait membuat tempat sampah yang permanen di daerah pemadam kebakaran. Lihat saja di daerah pemadam kebakaran tidak ada satupun tempat sampah. Tentu hal tersebut membuat tugas sapu jalanan menjadi lebih berat, lebih banyak dan lebih lama untuk membersihkan sampah setelah malam weekend dan pasar kaget. Tentu saja jika disediakan tempat sampah akan mengurangi beban dari pesapu jalanan karena sampah akan berkumpul di tempat sampah atau setidaknya sampah yang tersebar di jalanan akan berkurang. Sudah bertahun GDC berdiri namun belum ada juga tempat sampah permanen yang memadai yang diberikan oleh pemerintah Depok.

Tentu saja masyarakat menjadi bertanya, apakah Pemerintah Kota Depok tidak peduli dengan masalah sampah? Atau merasa ini masalah mudah, karena sudah ada petugas sapu jalanan? Pemerintah Depok yang katanya Sahabat Lingkungan seharusnya bukan hanya menjadi suatu slogan / jargon di Facebook namun benar-benar direalisasikan. Masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih, namun hal tersebut akan sulit untuk tercapai jika Pemerintah tidak menyediakan tempat sampah di sekitaran GDC.

Lalu masalah lain ialah dengan adanya Tim Jaguar di sekitaran GDC yang “merazia“ masyarakat yang kumpul. Memang hal ini merupakan hal yang penting untuk kemanan dan ketertiban karena banyak juga anak muda yang nongkrong dengan mabuk-mabukan, berkelahi, asusila / mesum dan sebagainya. Namun apakah Pemerintah Depok melihat akar masalahnya? Kenapa anak muda nongkrong di GDC?  Sederhana, karena di Kota Depok sangat sulit untuk mencari tempat nongkrong. Margonda untuk kelas ekonomi menengah keatas karena kebanyakan cafe atau rumah makan, lalu bagaimana dengan anak muda yang ekonomi menengah kebawah namun ingin berkumpul dengan teman atau komunitas? Seharusnya pemerintah Depok mencontoh Kota Bandung yang banyak dibuat taman-taman untuk masyarakat berkumpul. Lalu pertanyaannya jika ada tindakan pelarangan? Tentu saja akan menjadi mudah untuk diawasi karena pengawasan yang dilakukan oleh polisi hanya berpusat pada 1 atau 2 titik saja. Berbeda dengan keadaan di GDC sekarang dimana Tim Jaguar harus sweeping dari satu titik ke titik lain dengan GDC yang daerahnya cukup luas, tentu saja menjadi sama seperti masalah sampah setelah pasar kaget; membuang tenaga, waktu dan uang. Karena terbukti tetap tidak efektif untuk mengurangi anak muda yang tetap saja nongkrong di GDC. Tentu saja solusi yang mudah hanyalah dengan membuatkan taman kota atau ( RTH ) Ruang terbuka hijau agar masyarakat memang benar-benar nongkrong pada tempatnya. Lagipula, Walikota Depok pada saat Kampanye juga membuat janji bahwa ada RTH di setiap kelurahan yang membuat masyarakat menjadi bertanya kepada Walikota Depok, “ Janji kampanyenya kapan mau direalisasikan pak? “

Solusi yang sederhana untuk Pemerintah Depok adalah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kerjasama menanggapi masalah yang ada di GDC misalnya; memerintahkan pihak pengembang GDC untuk membuatkan tempat sampah kalau ingin mengurangi beban anggaran daerah, lalu untuk masalah tempat kumpul seharusnya pemerintah dapat membuat tempat berkumpul yang layak untuk masyarakat agar masyarakat dapat merasakan rasa memiliki Kota Depok bukannya dengan tindakan represif melarang anak muda untuk nongkrong di GDC.

Masyarakat yang memiliki kepentingan di GDC, entah anak muda yang nongkrong, pedagang yang berjualan di pasar kaget, masyarakat yang hanya lewat GDC untuk ke Cibinong mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dibuat oleh Pemerintah Kota Depok. Masyarakat sekarang membutuhkan kepala daerah yang dapat membangun daerahnya dengan efektif dan efisien seperti Ridwan Kamil yang membangun banyak taman di Bandung, Dedy Mulyadi yang meningkatkan acara kebudayaan untuk menarik perhatian wisatawan di Purwakarta, Nurdin Abdullah di Bantaeng yang membuat kompleks industri yang katanya akan terbesar di Indonesia, Ahok dengan segala pembangunannya di DKI Jakarta. Masyarakat sudah tidak perlu pemerintah daerah yang banyak bicara namun kerja nyatanya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

oleh         :    Sean Matthew, S.H

Penulis kini sedang menjalani Pendidikan Khusus Profesi Advokat

LEAVE A REPLY