Komisi D Siapkan Perda Sistem Kesehatan Daerah 2017

Inilahdepok – Masih Banyaknya keluhan masyarakat Depok, khususnya pelayanan peserta Badan Penyelengaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan di Kota Depok. Komisi D DPRD Kota Depok melakukan studi banding  ke Kota Bogor

“Karena di Kota  Bogor yang mengelola kesehatan adalah Dinas Kesehatan (Dinkes)  dengan membuat  call center. Untuk pelayanan para  peserta BPJS Kesehatan,” ujar ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin.

Lahmudin menjelaskan, hal itu dumaksudkan untuk mempermudah pasien peserta jaminan kesehatan. Seperti pelayanan perawatan yang berada di rumah sakit. Jadi kata dia, apa bila masyarakat membutuhkan kamar akan mudah.

“Tapi bila kamar penuh akan dirujuk di rumah sakit lain. Karena di Bogor pengelolaanya dari dinas langsung dengan membentuk korliterapkap-kolap. Tugas mereka memberikan informasi,” tuturnya.

Da berharap, sistem ini bisa diterapkan di Depok.  Maka dari itu kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Depok perlu diperbanyak. Agar imbuh dia, masyarakat yang peserta jaminan kesehatan itu tak terbebani dengan tidak adanya kamar.

“Dari 17 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk tipe B. Masih dalam proses MoU yaitu Rumah Sakit   Mitra dan Puri Cinere,” ujar dia.

Selain itu, Lahmudin menambahkan, pihaknya sedang merancang sistem kesehatan daerah. Nantinya, akan dikaji dan dijadikan peraturan daerah (Perda)

Apa lagi saat ini, Jamkesda akan diahlikan ke BPJS Kesehatan. Tapi harus dipersiapkan fasilitas baru oleh Pemko dan payung hukumnya.

“Insya Allah di 2014, kami akan buat perda inisiatif sistem kesehatan daerah,” jelas dia.

Sementara anggota Komisi D DPRD Depok, Rudi Kurniawan, mengatakan, sistem kesehatan  yang diterapkan oleh Kota Bogor baik. Itu harus dapat diterapkan di Kota Depok.

“Disana Pemkot pendekatanya bagus dengan pihak rumah sakit. Bahkan,  di Bogor  peserta BPJS-nya sudah hampir 80 persen,” kata Rudi. (ctr/id)

LEAVE A REPLY