MUI: Koperasi Pandawa Depok Haram Bagi Umat!

Inilahdepok.id – Menanggapi komentar Asisten Deputi di Kementerian Koperasi dan UKM yang mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berhak mencampuri koperasi konvensional, Ketua MUI Depok Ahmad Dimyati Badruzaman menyebutkan fatwa tersebut untuk menjelaskan pada umat.

Sebab, di lembaga MUI yang mengeluarkan fatwa haram terkait bisnis yang dilakukan koperasi Pandawa telah melalui komisi hukum dan fatwa.

Bacaan Lainnya

”Lembaga MUI telah mengkaji dan menjelaskan hasilnya melalui komisi hukum dan fatwa menurut kaidah dan syariat Islam,” ujar Dimyati, Selasa (04/10/2016).

Di MUI sendiri sebagai lembaga Islam, memiliki kewajiban menjelaskan kepada umat, mana yang halal dan haram, apabila terjadi kerancuan dalam suatu permasalahan, yang dikaji sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

”Kami diberikan amanah, untuk itu kami menjaga amanah tersebut, dengan menjelaskan kepada umat apa yang baik dan tidak baik, halal dan haram. Karena kami memiliki ilmu,” tegas dia.

Bahkan, dalam satu hadist mengatakan barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian diam saja (tidak mau memberikan jawabannya), maka Allah akan mengekang (mulutnya), kelak di hari kiamat dengan kekangan (kendali) dari api neraka.

”Artinya alim ulama sebagai seorang yang berilmu, wajib hukumnya menjelaskan kepada setiap umat,” terangnya. Seperti dilansir pojoksatu.com

Menanggapi ucapan salah satu Asisten Deputi di Kementerian Koperasi dan UKM yang mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak berhak mencampuri koperasi konvensional, Ketua MUI Depok Ahmad Dimyati Badruzaman mengatakan fatwa tersebut untuk menjelaskan ke umat.

”Kami diberikan amanah, untuk itu kami menjaga amanah tersebut, dengan menjelaskan kepada umat apa yang baik dan tidak baik, halal dan haram. Karena kami memiliki ilmu,” terangnya.

Bahkan, kata dia, dalam satu hadist mengatakan barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian menyembunyikan (tidak mau memberikan jawabannya), maka Allah akan mengekang (mulutnya), kelak di hari kiamat dengan kekangan (kendali) dari api neraka.

”Artinya alim ulama sebagai seorang yang berilmu, wajib hukumnya menjelaskan kepada setiap umat,” terangnya.

Dia menambahkan, tidak hanya MUI yang merupakan lembaga resmi, seorang ustadz biasa yang tidak memiliki lembaga, jika ditanya wajib menjelaskan.

”Menurut saya orang yang mengatakan MUI tidak berhak dan tidak proporsional terkait mengeluarkan fatwa haram. Pengelolaan bisnis Koperasi Pandawa, harus paham agama,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Keanggotaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia (RI), Salekan menegaskan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun ijin usaha yang terdaftar pada Kementerian Koperasi RI, KSP Pandawa Mandiri Group merupakan bentuk koperasi konvensional, sehingga tidak bisa disamakan dengan pola syariah.

”AD/ART yang terdaftar yang disahkan oleh Kementerian adalah konvensional serta izin usahanya juga konvensional dan bukan syariah. Lagipula bukan hanya bentuk dan sifatnya, ada perbedaan besar antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah,” paparnya.

Majelis Ulama Indonesi (MUI), kata dia tidak bisa mengeluarkan fatwa Haram begitu saja. Karena ini konvensional bukan syariah.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *