Untuk Tingkatkan PAD Depok, Komisi B Studi Banding ke Surabaya

    Inilahdepok.id – Komisi B DPRD Kota Depok guna meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.  Melakukan studi banding ke Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) beberapa hari lalu.

    Sebab, disana telah menerapkan  pelayanan surat izin usaha perdagangan ( SIUP ) dan tanda daftar perusahaan (TDP), secara online dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

    “Tujuanya meningkatkan potensi PAD kota ini.  Sebagai upaya  menguatkan kondisi struktur APBD kita ke depannya,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Depok, Farida Rachmawati, kepada inilahdepok.id, minggu (18/9).

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok itu,  mengatakan, Surabaya dijadikan tempat lokasi studi banding karena sudah menerapkan PTSP secara online sejak Febuari 2016, dan hasilnya berjalan dengan baik.

    Dia menambahkan,  Jika pelayanan perizinan di Depok  berkualitas dengan  mudah dan cepat. Maka akan semakin menarik investor untuk berusaha di kota ini.

    “Untuk mendinamisasi geliat ekonomi di kota Depok, makanya kita pilih Surbaya yang sudah melakukan sistem itu,” ujar Farida.

    Lebih lanjut,  secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi PAD Kota Depok. Ini sebagai upaya  menguatkan kondisi struktur APBD  ke depannya.

    “Karena adanya sinyal pengurangan dana perimbangan dari pusat. Sehingga kita harus tingkatkan terus PAD  kita. Secara regulasi dan perangkat daerah kita sudah siap untuk menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin berkualitas,” tuturnya.

    Kata dia, Depok sudah punya Perda penanaman modal dan investasi yg disahkan awal tahun 2016.

    “Bahkan, di 2017 besok perangkat daerah, kita akan berjalan dengan format sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,” katanya.

    Sementara itu, Anggota Komisi  B, Rienova Serry Donie, mengatakan, perlu ada satu sistem yang terintergasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau internal. Hal itu untuk mempermudahkan masyarakat melakukan perizinan sehingga dalam segi waktu dan tempat bisa dilakukan di mana saja.

    “Kami berharap demikian agar menerapkan sistem itu. Jadi pemkot bisa mempermudah perizinan dan memproses dalam waktu yang cepat, sesuai standar operasional prosedur yang ada,” tutup Rienova. (wp/id)

    LEAVE A REPLY